Jakarta, 7 November 2014. Gebrakan presiden baru indonesia
cukup menyita perhatian para cendikiawan-cendikiawan dalam negeri, yang selama
ini cukup kritis menanggapi segala
kebijakan yang di lahirkan oleh para petinggi
tanah pribumi. Gebrakan yang cukup mencengangkan di antaranya; akan di
edarkannya Tiga(3) kartu sekaligus yang akan di bagikan ke seluruh pelosok
negeri guna menanggulangi permasalahan yang selama ini menjadi aib negeri ini.
Untuk bidang kesehatan akan di berikan kartu indonesia sehat(KIS). Di bidang
pendidikan akan di bagikan Kartu indonesia Pintar. Guna penanggulangan
kesejahteraan keluarga akan di edarkan Kartu Simpanan Keluarga Sejahtera(KSKS)
Belum genap 100 hari kerja kiranya, jikalau kita menghitung kembali saat dimana
presiden Ir. Joko Widodo di daulat sebagai presiden ke-7 di tanah pertiwi
dengan menggandeng suksesor indonesia yang tak perlu di ragukan lagi
intregitasnya, Drs. H. Muhammmad Jusuf Kalla. Keserasian yang di
gembor-gemborkan dari berbagai media nasional sampai luar negeri membawa dampak
yang cukup besar bagi partai utama pendukung mereka PDI P(partai demokrat
indonesia perjuangan) yang selama beberapa tahun terakhir mengalami defisit
suara yang cukup drastis.
Meski, hanya di usung oleh beberapa partai yang
tergabung dalam koalisi Indonesia hebat: PDI P, Partai Nasdem, Partai Kebangkitan
Bangsa(PKB), Partai Hanura. Di kabarkan kekisruhan yang terjadi dalam tubuh partai PPP(partai
persatuan pembangunan) menyebabkan berbelotnya haluan mereka dari “koalisi
merah putih” ke dalam rangkulan koalisi Indonesia hebat.
Langkah kontroversial presiden mantan gubernur Jakarta
tersebut, mulai mendapat kecaman yang cukup keras dari para anggota DPR karna
tiadanya komunikasi secara langsung guna merumuskan darimana anggaran itu di
ambil dan untuk siapa kebijakan tersebut di berikan. Jikalau benar besaran
anggaran yang akan di gunakan untuk pembiayaan kartu ajaib di ambil dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara(APBN). Secara langsung menyiderai Undang-Undang yang berlaku karna
tanpa sepengetahuan anggota DPR selaku pihak yang berwenang untuk bidang
tersebut.
“Dananya akan di ambil
dari anggaran menteri keuangan” jawaban presiden ke-7 tenang, Menanggapi semua pertanyaan dari para
pencari berita yang tak ada henti-hentinya mencerca kebijakan terbaru itu.Presiden beranggapan akan lebih bermanfaat kiranya subsidi
yang selama ini mengalami persoalan pelik di lapangan mulai di alihkan untuk
sesuatu yang lebih jelas dan pasti. Mengingat kembali, kebijakan presiden
terdahulu yang menghadapi berbagai isu miring tentang kebijakan Bantuan Langsung
Tunai(BLT) untuk para warga yang hidup di bawah garis kemiskinan.
Wajah yang tenang dan
penuh kenyakinan selalu di tampilkan oleh orang nomor satu Indonesia. Tak
pernah sedikitpun dilihatkan wajah malas jikalau di hadapkan dengan para
wartawan yang selalu menanyakan sisi kelemahan serta kelebihan yang di miliki
kartu ajaib yang akan segera beredar itu.
Alangkah manfaat yang besar akan di nampakkan oleh kartu
ajaib tersebut, jikalau benar-benar
terealisasikan sesuai dengan rumusan yang di sertainya. Dengan demikian
kesejahteraan yang pasti akan di terima oleh masing-masing penduduk Indonesia,
sama dan tak ada perbedaan dalam pandang pembangunan menuju Indonesia maju
setara dengan negara-negara yang memiliki tujuan yang sama untuk mensejahterakan
rakyat.
Bukan perkara mudah memang untuk menjadikan negara ini lebih madani dari yang sebelumnya. Mengingat
kurangnya pendidikan yang mumpuni oleh setiap warga. Namun, akan lebih
memberikan harapan positif jikalau kita para pribumi bersama-sama menjaga dan
mengawasi harapan bapak presiden baru kita guna kemajuan bersama. (