Hal ini merupakan pernyataan sikap KAMMI dalam menyikapi kenaikan harga BBM. Ketua Umum Pengurus Pusat KAMMI, Andriyana, S.T., menegaskan, KAMMI menolak keputusan pemerintah yang dinilai mengabaikan suara rakyat kecil tersebut.
"KAMMI mengimbau pemerintah untuk meninjau ulang keputusan itu," kata Andriyana, seperti dikutip dari keterangan tertulis KAMMI.
KAMMI juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersinergi menekan pemerintah agar mendengarkan suara rakyat kecil yang mendapat imbas atas kenaikan harga BBM. Tidak hanya itu, Andriyana juga menginstruksikan kepada seluruh kader dan pengurus KAMMI di tingkat Komisariat, Daerah, dan Wilayah di seluruh Indonesia untuk menggelar aksi menolak kenaikan BBM.
"Aksi dilakukan di daerah masing-masing secara maraton selama satu bulan ke depan," tegasnya.
Presiden Joko Widodo mengumumkan kenaikan harga BBM sebesar Rp2.000. Terhitung mulai Selasa pukul 00.00 (18/11), harga premium naik dari Rp6.500 menjadi Rp8.500 dan harga solar dari Rp5.500 menjadi Rp7.500 per liter.
Kenaikan harga BBM ini bertujuan mengubah subsidi BBM yang bersifat konsumtif menjadi produktif. Sebagai jangkar pengaman, pemerintah memberikan kompensasi berupa Kartu Indonesia Sejahtera, Kartu Indonesia Pintar dan Kartu Keluarga Sejahtera.
Sedangkan pada hari ini 21/11 KAMMI menggelar aksi Jumat Kemarahan di depan kantor Pertamina. Ratusan mahasiswa dari berbagai kampus diprediksi akan menduduki kantor tersebut.