Pemilihan Raya Bina Sarana Informatika (BSI) sangat seksi untuk didalamnya. Ada yang mementingkan elemen senat atau ukmnya, ada pula unsur politik praktis ala parpol dengan memasukan kader-kadernya sebagai calon pemimpin Mahasiswa di BSI. Isu hangat 2014 bukan sekedar barang murahan saja namun ini menjadi cermin bagi mahasiswa saat ini tentang arti sebuah independensi. Maka jika melihat keseluruhan kepentingan maka yang terbesar bisa disimpulkan adalah kepentingan meraup suara di kalangan mahasiswa dengan memafaatkan jabatan simpul-simpul pucuk kepemimpinan mahasiswa.
Misi Mulia di Gerus Kepentingan
Tommy-Yunus, sekilas kita akan terpukau dengan sikapnya yang ramah dan sopan santun kepada sesama. Pasangan perwakilan dari Senat Cengkareng ini cukup malang nasibnya. Beberapa kali dijegal dengan berbagai cara, salah satunya dengan teror sms. Entah siapa pelakunya,yang jelas oknum sms teror khususnya pada Tommy Trianto sangat tidak mendidik dalam proses demokrasi di BSI. Selain itu penulissendiri mendapatkan sms dari nomor yang sama dengan sms teror yang diterima Tommy, dengan isi untuk mengadu domba penulis dengan Tommy dari nomor 0819323xxx pada 11 November 2013.
Lalu hal ini langsung ditanyakan kepada Tommy tentang orang tersebut dan ternyata memang nomor tersebut sering menteror Tommy Triyanto, setelah mendapat kabar bahwa dia akan maju sebagai Presiden Mahasiswa BSI. Tetapi hal itu tidak membuat gentar beliau, kalau hanya sekedar teror rasanya sudah biasa, akhirnya dengan misi yang tulus Tommy dan Yunus melaju sebagai calon Presiden Mahasiswa perwakilan Sema Cengkareng. Bukan hal yang mudah bagi kedua pasangan ini, ternyata rintangan justru dihadapi kembali, menurutnya pertama adalah Kejanggalan yang paling aneh ketika tes wawancara,kedua ketika dokumen sudah lengkap pasangan ini masih dipersilahkan untuk melakukan proses penyeleksian, namun diakhir entah baru mendapatkan celah oknum tersebut menyatakan tidak meloloskan Tommy-Yunus sebagai pasangan presiden mahasiswa. Meski Tommy dan Yunus maju sebagai Capresma BSI untuk menjaga keindepensian Mahasiswa di BSI tetapi hal itu mustahil bisa dilakukan setelah dinyatakan tidak lolos oleh KPU.
Tentang Kejanggalan KPU
Selain itu juga menurut salah satu komentar Tiara anggota KPU di group sosial media KPU 2013, menjelaskan bahwa KPU saat ini tidak transparan, "kenapa saya bilang ga transparansi pertama, ada beberapa keputusan yang tidak ada pemberitahuan terlebih dahulu. seperti : keputusan diperintahkan nya calon untuk berkoalisi lebih tepatnya pada saat setelah interview.Kedua, hasil interview tidak diplurkan kepada panitia KPU. Ketiga, tidak ada pemberitahuan baik sms kepada panitia KPU mengenai AKLAMASI atau tidaknya masih menunggu kepastiannya dari yang punya proker " , Komentarnya di facebook.
Menurut salah satu keterangan anggota KPU sendiri sebut saja Joni (samaran) menurutnya ketua KPU dikendalikan oleh oknum MPM yang juga ketua dan sekjendnya perwakilan dari Senat Ciputat dan Badaris, yang pada tahun ini senat Ciputat mengusung Andri dari SEMA Ciputat sebagai ketua berpasangan dengan Noval dari Senat BSD. Kedua pasangan ini memang dari senat namun perlu diketahui bahwa Andri adalah salah satu kader binaan UKM Badaris di BSI, 2012 ia terdaftar sebagai ketua Senat Ciputat dan Anggota Forum Aktifis Dakwah Kampus (FSADK) dipelajar ia juga tergabung dalam KAPMI (Kesatuan Aksi Pelajar Muslim Indonesia) salah satu daerah di banten, organisasi pelajar tersebut ialah kumpulan para aktivis rohani islam SMA se Indonesia yang berhimpun dalam satu wadah. Begitu juga sama dengan Noval yang juga anggota forum FSADK tersebut. Mereka biasa rapat tengah malam dengan mengumpulkan anggota aktifis dakwah kampus yang terjaring dibeberapa senat dan ukm, ketua cabang Badaris serta beberapa Dewan Syuro yang mengontrolnya. Tempat rapatnya berada di salah satu lembaga pendidikan Islam daerah Tebet Jakarta Timur, sesekali rapat di salah satu Masjid daerah Pasar Senen.
Tidak ada yang salah dalam forum ini sebab misi mulia yang dibawa sangat bermanfaat. Menyuburkan Dakwah di BSI adalah sebuah kewajiban bagi mahasiswa muslim yang ada di BSI, namun seiring berjalannya waktu dan masuk beberapa oknum yang memanfaatkan FSADK sebagai kendaraan politik sangatlah tidak baik, sebab hal tersebut justru mengerdilkan Dakwah itu sendiri ketimbang misi mulia yang dibawanya namun Wallahualam semoga hal tersebut bisa dipertanggung jawabkannya. Strategi kamuflase yang dilakukan oknum Badaris ini cukup berhasil, dengan mengusung Andri terkesan bahwa ini perwakilan senat dan besar harapan senat lingkupan Ciputat seperti Ciledug dan Cawang (3C) bisa ikut mendukungnya, namun sadar atau tidak sadar harusnya Sema Ciputat dan beberapa Senat yang mendukungnya mengetahui bahwa ternyata mereka dimanfaatkan gerbongnya. Hal ini memang sangat samar karena ditambah sikap Andri dihadapan kawannya yang tidak terkesan sebagai kader Badaris tidak ditonjolkan, begitu juga sama dengan pasangannya Noval dari SEMA BSD.
Siapa Pemain di Balik ini semua ?
Verdy Hartanto yang menjabat sebagai Sekjend MPM serta Ketua FSADK diduga sangat berperan penting dalam proses Wacana Aklamasi. Dan apabila wacana aklamasi ini tidak terealisasi mereka sudah memikirkan beberapa strategi untuk memasukan kader-kadernya merebut pucuk kepemimpinan Mahasiswa di BSI. Selain Verdy ada lagi nama-nama yang diduga mendukung wacana aklamasi seperti Ripan Karlinto yang saat ini menjabat sebagai ketua MPM dari SEMA Ciputat. Ada juga nama Mulyo Ogiyanto ketua BEM yang diduga sebagai penanggung jawab Politik di Dewan Syuro Badaris untuk bidang politik kampus dan beberapa delegasi-delegasi mereka di KPU. Bisa kita simpulkan bahwa dibalik wacana aklamasi ini sebenarnya hanya dilakukan oleh segelintir kelompok untuk memuaskan kepentingannya. Sedangkan beberapa elemen yang menjatuhkan dukungannya kepada kelompok tersebut tidak sadar bahwa mereka dimanfaatkan oleh beberapa oknum. Hal itu ditutupi dari segi penampilan dimuka umum, bicaranya serta beberapa hal tertentu yang ia setting sendiri. Tinggal bagaimana kita para Mahasiswa mampu untuk mencerna dan berfikir bahwa demokrasi yang sehat adalah menjauhkan unsur politik praktis serta tidak memanfaatkan jabatan sebagai kendaraan pengambil kebijakan.